oleh

Diduga Dihilangkan Surat Suara Partai Garuda. Disinyalir Diambil oleh Caleg Lain

SUARAGARUDANEWS.COM | Nias Barat –

Team saksi Partai Garuda Kab. nias Barat diundang KPUD pada acara rekapitulasi perolehan suara di aula Tokosa jalan Onolimbu Kab. Nias Barat. Minggu (05/05/19).

Para saksi diketahui melaksanakan keberatan dan menolak hasil berita acara DA 1 PPK Kec. Mandrehe Utara dan DB 1 KPUD Kab. Nias Barat dengan alasan suara Partai Garuda dan suara Calegnya telah hilang.

Dengan bukti C1 dan foto pleno serta D A1 dan DB 1  hanya ada 2 suara dari Partai Garuda, padahal Suara Partai Garuda di TPS 1 desa Tarahoso sebanyak 59 suara (sesuai C1), Desa Taraha sebanyak 7 suara (sesuai C1), Desa Lahagu sebanyak 11 suara (sesuai C1).

Suar Natal Wauruwu mewakili Partai Garuda dengan tegas meminta kepada Bawaslu Sumut dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat membuka Plano C1  Provinsi Sumut seluruh kecamatan Mandrehe Utara dan membuka Kotak Suara Provinsi Sumut 8 se-Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat.

Keberatan Tertulis DB2 telah diserahkan partai Garuda kepada Ketua KPU kabupaten Nias Barat pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 23.30 wib.

Di sampaikan bahwa laporan Partai Garuda sudah disampaikan kepada Bawaslu Kab.Nias Barat dan telah diserahkan semua bukti secara lengkap, dan perwakilan Partai Garuda Sumut telah memberitahukan permasalahan ini kepada Bawaslu Sumut dan saksi Partai Garuda Sumut akan mengawal kasus tersebut ditingkat Pleno KPU Sumatera Utara.

Diperkirakan suara Partai Garuda se-Kabupaten Nias Barat, terdiri dari 8 Kecamatan diduga telah dihilangkan dan dialihkan kepada Caleg Lain kurang lebih 8.700 suara.

Menanggapi akan kejadian tersebut  pimpinan ormas dan LSM Kepulauan Nias berinisial SNW  menyampaikan  bahwa pelaksanaaan perhitungan suara ditingkat PPK dan KPU hampir  8 Kecamatan se-Kabupaten Nias Barat diduga cacat hukum, karena  C1 dan DA1 diduga dicoret dan ganda, beberapa saksi partai seperti partai Gerindra dan saksi DPD dan Lain Lain keberatan penuh agar kotak suara dibuka, saya kira seharusnya Bawaslu pusat dan daerah harus  tegas dan transparan agar  sesegera mungkin keluarkan rekomendasi sesuai PERBAWASLU.

Ditambahkan ketua Ormas, LSM  SNW DKK di Nias Barat, Pelaksanaan aturan oleh PPK dan Bawaslu diduga tidak transparan, akuntabel, prosedural efektif efisien serta diduga melanggar UU No 7 Tahun 2017 dan PKPU No.3 dan No 4.

Diminta pihak SENTRAGAKKUMDU menindak oknum pelaku pidana pemilu di Nias Barat karena suara masyarakat dan Caleg diduga telah dicuri, dihilangkan, digelembungkan, dan ditambahkan, jelas PPK dan KPU diduga melakukkan Pidana, tegasnya

Ketua KPU Nias Barat atas nama Famataro Zai dalam menjawab pertanyaan keberatan dari beberapa saksi partai dan partai Garuda mengatakan, kami hanya berpatokan pada rekomendasi Bawaslu kab Nias Barat.

Pihak Bawaslu diwakili Hejekiely Daely menyatakan benar memang pihak saksi Garuda telah menyampaikan Laporan nya secara resmi  dan bukti- bukti C1 dan foto- foto Plano Dan C1 Foto dan DA1 juga diperlukan aebagai pembanding pada tanggal 3 Mei 2019 langsung dikantor Bawaslu Nias Barat, papar Bawaslu.

Sementara Ketua PPK Kecamatan Mandrehe Utara ketika ditanyakan oleh awak media,  tentang  perolehan suara dari Partai Garuda, ia menjawab tidak tahu…? ,  terpantau Saksi Partai Garuda  meminta penjelasan dan DAI kepada Ketua PPK Mandrehe Utara, namun ketua PPK atas nama Dalihia Zebua bersama 4 orang Anggota PPK menghindar dan seperti ada hal yang dirahasiakan, dan pada akhirnya saksi-saksi Partai Garuda tidak mendapatkan Berita Acara/ DA1 dari PPK kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat. (Kristian Zebua/Alam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed