oleh

DIDUGA JADIKAN BENDA SITAAN OPERASIONAL KANTOR. POLSEK PERBAUNGAN DI PERIKSA PAMINAL POLDA SUMUT

SUARAGARUDANEWS.COM, MEDAN –  Kabarnya Polsek Perbaungan yang saat ini sedang menangani perkara kasus penyalahgunaan narkoba berinisial GE yang penanganan perkaranya dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Sergei sedang dilakukan diperiksa oleh unit Paminal Polda Sumut, Jumat (27/03) karena kedepatan oleh penasihat hukum menggunakan benda sita milik tersangka GE sebagai operasional kantor dan tidak mengembalikan barang sitaan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana kepada GE.

Informasi tersebut dihimpun dari  Kuna Silen, SE, S.H dan M. Aldillah, S.H, Penasihat Hukum GE dari Kantor DHP Law Firm yang beralamat kantor di Jln. Gaharu No. 2-B Medan, gedung Graha Harmoni Building Lt.5 Medan Timur kepada awak media di Kantornya, Senin (30/03)

Dalam hal ini Polsek Perbaungan diduga melakukan kesewenang-wenangan terhadap GE dan barang sitaan milik tersangka selama proses hukum tersangka GE sedang diproses di Polsek Perbaungan.

Kuna Silen menyanyangkan tindakan yang dilakukan oleh Polsek Perbaungan yang tidak mengembalikan barang sitaan milik GE yang tidak berkaitan dengan tindak pidana seperti kalung emas putih, kalung emas kuning, cincin emas, uang sebanyak 16 juta, hp merk iphone 7, hp merk oppo, hp merk xiaomi, 1 buah sepatu, celengan 4 buah, sepeda motor ninja dan STNK, mobil Honda Jazz warna hitam dan STNK.

“Barang sitaan milik Klien kami yang tidak berkaitan dengan perkara tidak dikembalikan, terlebih lagi barang sitaan mobil Honda Jazz milik Klien kami dipergunakan oleh anggota Polsek Perbaungan untuk operasional kantor, sedangkan benda-benda sitaan tersebut tanpa dibuat berita acara sita dan diberikan kepada kami sampai saat ini,” sebut Kuna Silen didampingi M. Aldillah.

Maka, proses hukum terhadap GE menurut Penasihat Hukum tidak benar dan dikualisir memicu penagakan hukum yang tidak sehat diwilayah hukum Polda Sumut.

“Barang sitaan itu digunakan dalam rangka kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, bukan digunakan sesuka hati apalagi barang yang tidak berkaitan dengan perkara disita dan ketika diminta tidak dikembalikan. Ini akan menjadi preseden buruk kalau praktik seperti ini dibenarkan di Polsek Perbaungan, kami harap secara kelembagaan ada Pembenahan agar tidak terulang kembali,” ucap Kuna Silen.

Seharusnya, tambah Kuna Silen, akibat hukum dari tindakan penyitaan menurut Pasal 44 KUHAP dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun, dan benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

“Faktanya kita lihat dilapangan, malah dijadikan pemilikan massal oleh Polsek Perbaungan untuk operasional kantor. Bukankah didalam Pasal 44 KUHAP itu tegas, penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada dipejabat yang berwenang ? kalau dipakai-pakai, terus hilang, rusak atau ada masalah, siapa yang mau bertanggungjawab?,” papar Kuna Silen.

Padahal, masih Kuna, Pasal 8 Perkapolri No. 10 Tahun 2010 tentang cara pengelolaan sita di lingkungan Polri sudah mengatur dengan jelas bahwasannya barang bukti temuanya yang telah disita harus diserahkan kepada PPBB ( Pejabat Pengelola Barang Bukti) dalam waktu 1 X 24 jam.

“Kan sudah ada pejabat yang berwenang untuk benda sitaan, jadi sudah sebaiknya dijaga untuk keperluan penyidikan, kalau sudah tidak perlu lagi dikembalikan saja,” Imbuh Kuna Silen.

Informasi ini masih membutuhkan keterangan lebih lanjut dari Kabid Propam Polda Sumut AKBP Donal Simanjuntak.

Ketika awak media ini mencoba melakukan konfirmasi, Kabid Propam dalam rangka sedang rapat bersama Kapolda Sumut hingga berita ini diterbitkan ke redaksi. (Ndra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed