oleh

Gubernur Sumut Harus Tau ! Petani Resah Alih Fungsi Kawasan Hutan dan Nelayan Tak Berdaya, Air Laut Tercemar !

SUARAGARUDANEWS.COM | MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dan Yayasan Srikandi Lestari bersama Kelompok Tani Nipah, Kelompok Taruna Mangrove, Kelompok Tani Kerapu Mangrove menyambangi Dinas Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Perikanan dan Kelautan Stabat, Kabupaten Langkat. Selasa (23/7).

Dalam kegiatan sambang tersebut, LBH Medan dan Yayasan Srikandi Lestari menggeruduk kantor BLH Stabat dengan membawa persoalan alih fungsi hutan yang marak terjadi khususnya di Tanjung Pura. Namun sayang Kabag Perijinan sedang tidak ada ditempat. Namun rombongan diterima oleh staf Kabag Perijinan BLH atas nama Agus.

Meskipun diwakilkan oleh staf, diskusi tetap berlanjut. Yayasan Srikandi Lestari mempertanyakan AMDAL dari pembangunan PLTU dan laporan per triwulan PLTU Pangkalan Susu kepada Balai Lingkungan Hidup.

Direktur Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti, mengemukakan bahwa pembangunan PLTU di Pangkalan Susu diduga memberikan efek domino pencemaran air dan udara bagi masyarakat khususnya di Pulau Sembilan.

Berangkat dari keluhan masyarakat terkait dampak pembangunan PLTU, Srikandi Lestari bersama akitivis dan pemerhati lingkungan yang ada di Sumut menggelar aksi kampanye di laut untuk menolak pembangunan PLTU Pangkalan Susu.

Kepala Divisi SDA dan Lingkungan LBH Medan, Mhd. Alinafiah Matondang, pada kesempatan tersebut mempertanyakan seputaran ijin perusahaan yang diduga mengalih fungsikan kawasan hutan tanpa ijin di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Ketua kelompok Tani Kerapu Mangrove menyesalkan bahwa semenjak adanya aktivitas koperasi didesa mereka di desa Bubun kawasan hutan yang semula menjadi sumber penghidupan masyarakat kini menjadi hilang, dan lagi aktivitas koperasi tersebut kerap mencemari air akibat penggunaan pupuk.

Kemudian, rombongan bertolak ke Dinas Perikanan dan Kelauatan Stabat Kabupaten Langkat. Disana melalui Kabag Umum Dinas menyambut rombongan dan berdialog membawa persoalan kental nelayan di Kabupaten Langkat.

Yayasan Srikandi Lestari mengemukakan, bahwa semenjak adanya aktivitas tongkang batu bara di kawasan Teluk Aru, membuat nelayan kesulitan mencari ikan. Abu batubara yang beterbangan ke laut mencemari laut dan air lindi (air bekas cuci batubara) yang dibuang ke laut membuat suhu air laut meningkat.

“Batubara yang jatuh kelaut, peningkatan suhu air laut yang merusak ekosistem air dan aktivitas tongkang batubara dikawasan nelayan mencari ikan, membuat kawasan teluk aru sekarang jarang dihuni oleh ikan-ikan, adapun ikan besar-besar disekitaran PLTU tapi itu merupakan zona dilarang tangkap,” Papar Sumiati Surbakti.

Dikatakan Kabag Umum Dinas, bahwa saat ini kewenangan perijinan sudah ada di pemerintahan Provinsi dan jika menyangkut teritorial laut sudah tidak kewenangan daerah.

Namun, melihat persoalan nelayan yang ditampung oleh dinas perikanan melalui Kabag Umum dan memberikan kesempatan dan bantuan kepada nelayan untuk melakukan pembibitan dan budidaya ikan.

Dan kelompok nelayan yang memiliki badan hukum diminta untuk membuat proposal untuk mendapatkan asuransi melalui kartu Kusuka agar nelayan mendapat bantuan setiap tahunnya dari pemerintah dalam rangka pemberdayaan dan mensejahterakan nelayan.

Terakhir, Yayasan Srikandi Lestari dan LBH Medan yang konsen terhadap lingkungan dan sumber daya alam meminta agar Gubernur Sumut dan Bupati Langkat serta kepala Dinas terkait untuk menindak tegas alih fungsi hutan dan memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil baik petani dan nelayan khususnya Pangkalan Susu dan Tanjung Pura. (Ndra).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed