oleh

KARANTINA DI MASA HINDIA BELANDA

KARANTINA DI MASA HINDIA BELANDA

Penulis: M. Zuhri Wanda Purba (Mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban IslamFakultas Ilmu Sosial, UIN Sumatera Utara)

SUARAGARUDANEWS.COM|MEDAN -Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya mengeluarkan himbauan untuk mengkarantina diri guna memutus rantai penularan virus corona (covid-19) 15 Maret 2020 lalu. Sekolah diliburkan, para pekerja diharapkan bekerja di rumah, dan masyarakat diminta untuk beribadah di rumah saja.

Namun, tak semua perusahaan memberlakukan kebijakan Kerja Dari Rumah (KDR) atau Work From Home (WFH). Tak semua orang mampu mengkarantina diri, masih banyak warga beraktivitas. Transportasi umum bahkan dipadati penumpang. Padahal, upaya mengkarantina diri dianggap cukup efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang sudah ditetapkan WHO sebagai pandemi.

Beberapa negara yang sudah lebih dulu terjangkit virus korona pun telah menerapkan self-isolation seperti Tiongkok, Korea, dan Italia.
Model pertahanan kesehatan dengan mengisolasi diri ini juga pernah jadi upaya pencegahan di masa lampau. Kala pes melanda Jawa pada tahu 1911, pemerintah kolonial lewat Dienst der Pestbestijding (Dinas Pemberantasan Pes) mengeluarkan larangan menjenguk orang sakit. Warga juga diwajibkan untuk melapor kepada mantri pes jika ada anggota keluarga yang sakit atau meninggal. Desa yang terjangkit pes diisolasi dengan diberi dinding pembatas antar-desa. Barak isolasi juga dibangun tak jauh dari desa tersebut. Secara rutin, dokter dan mantri pes mengontrol tiap barak dan memantau kondisi desa terjangkit.

Malang sebagai kota awal munculnya pes diisolasi. Seluruh penduduk pribumi dan Tionghoa yang tinggal di sepanjang Lawang hingga Pohgajih dikarantina selama 5-10 hari meski pada praktiknya ada yang dikarantina hingga 30 hari.

Sementara, karantina tidak diberlakukan pada seluruh orang Eropa yang tinggal di wilayah tersebut. Orang Eropa cukup memeriksakan diri ke dokter yang akan memutuskan perlu tidaknya dikarantina. Namun kala wabah pes kian merebak hingga ke luar Malang, tindakan karantina hanya berlaku pada penderita pes dan keluarganya. Penduduk yang berjarak 100 meter dari rumah pasien terdampak tak lagi ikut dikarantina.

Prosedur karantina yang dilakukan kala pes mewabah ini berpegang pada ordonansi karantina. Ordonansi karantina diterapkan beberapa kali dalam penanganan penyakit menular di negeri jajahan, seperti kusta, kolera, pes, dan influenza.

Selain berpijak pada ordonansi karantina, kebijakan diambil berdasarkan aturan yang dimuat Staatsblad van Nederlandsch Indie nomor 277 tahun 1911 tentang pemberian wewenang kepada pejabat pemerintah untuk melakukan karantina pada daerah yang terkena wabah. Aturan ini menegaskan, orang-orang dilarang keluar-masuk daerah terjangkit dan akan mendapat sanksi pidana bila melanggar.

Selain itu, kebijakan karantina diambil bertolak dari Perjanjian Sanitasi yang dirundingkan beberapa negara yang memiliki koloni di Asia. Konferensi internasional diadakan untuk merumuskan solusi bersama, misalnya Perjanjian Sanitasi di Paris pada 1910. Pada dasarnya, semua kekuatan kolonial di Asia takut akan penyakit menular. Ketakutan itu tak bisa lepas dari memori kolektif orang Eropa akan Black Death pada 1347-1348 yang memakan banyak korban. Kala Black Death mengancam, Eropa memberlakukan karantina bahkan melakukan apa yang kini disebut lockdown.

Di Hindia Belanda, upaya pembatasan mobilisasi massa dilakukan pada kapal-kapal. Orang-orang diizinkan untuk menumpang kapal di Teluk Betung hanya jika bersedia dikarantina terlebih dahulu. Karantina ini hanya mungkin bagi orang kaya, yang bisa membayar uang jaminan sebesar f100 untuk orang Eropa atau f25 untuk pribumi dan Tiongkok. Lebih jauh ia menambahkan, orang-orang miskin (kebanyakan dari mereka adalah kuli) dimasukkan ke dalam gudang tidak layak di tengah pasar. Gudang itu bahkan tak bisa melindungi mereka dari cuaca.
Jemaah haji yang kembali dari Mekah juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah kolonial. Sebelum diketahui bahwa pes berasal dari kutu tikus yang tak sengaja terangkut bersama impor beras Burma, rumor awal menyebut wabah itu berasal dari kapal-kapal haji. Pemerintah kolonial pesimis untuk mengendalikan semua kapal yang masuk lantaran jumlahnya amat banyak.

Pemerintah juga tak bisa melarang orang Muslim pergi ke Mekah. Oleh karena itu untuk menyiasatinya, pada Mei 1911 pemerintah mengeluarkan ordonansi karantina khusus untuk orang-orang yang baru pulang haji. Semua jemaah, menurut ordonansi, harus tinggal selama 5-10 hari di karantina dekat pelabuhan. Haji yang terdiagnosis menderita pes selanjutnya dikarantina di rumah. Karantina mandiri untuk penderita pes dianggap tidak aman untuk mencegah penyebaran karena penduduk Jawa cukup padat.
Sebelum tahun 1915, rumah yang terkena pes akan dilakukan disinfeksi dengan menggunakan layar besar yang menutupi seluruh rumah.

Upaya tersebut dinilai tidak efektif karena ketika asap dari fumigasi telah hilang, ada kemungkinan tikus akan kembali lagi ke rumah. Biaya yang dikeluarkan untuk mengasapi satu rumah pun relatif mahal, sekira f20.
Cara tersebut kemudian diganti dengan memprioritaskan perbaikan struktur dan bentuk rumah anti tikus. Dinding anyaman bambu diganti dengan bata, tiang bambu diganti dengan kayu agar tak ada lagi tempat untuk tikus membuat sarang. Seluruh upaya pemberantasan itu ditargetkan selesai pada 1917.

Namun penyakit datang silih berganti. Setelah pes pada akhir 1918, Hindia Belanda diserang influenza. Hampir serupa dengan penanganan pes, orang-orang yang terjangkit influenza juga dikarantina. Kapal-kapal yang transit bahkan dilarang menurunkan penumpang atau melakukan kontak agar tak ada penyebaran penyakit dari laut ke daratan. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed