oleh

LBH Medan Soroti Soal Pembersihan Areal HGU PTPN II. “Management Harus Humanis dan Tidak Represif

SUARAGARUDANEWS.COM | MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan melalui Divisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan menghimbau agar management PTPN II dan Polda Sumut dalam rangka pembersihan areal Hak Guna Usaha (HGU) harus lebih humanis dan tidak represif.

“Biasanya jika menyangkut persoalan tanah, itu merupakan menyangkut kehidupan dan hajat orang banyak, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi gesekan antara masyarakat dengan Polda Sumut maupun dari pihak PTPN II,” Sebut Kepala Divisi SDA dan Lingkungan LBH Medan Mhd. Alinafiah Matondang, S.H, M.Hum didampingi stafnya Ravindra Anan kepada awak media diruang kerjanya, Senin (29/7).

Dikutip dari Harian Sinar Indonesia Baru bahwa pihak management PTPN II bersama Polda Sumut melakukan rapat kordinasi berencana membersihkan lahan diareal HGU yang digarap masyarakat seluas kurang lebih 3000 hektar di Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Langkat dan Binjai.

Dikatakan Mhd. Alinafiah Matondang, bahwa PTPN II tidak cukup hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat penggarap agar meninggalkan areal HGU saja, melainkan harus membuka informasi data dan dokumen terkait HGU yang akan “dibersihkan” Kepada masyarakat.

“Berikan masyarakat data dan informasi yang jelas terkait status HGU yang sedang mereka diami itu, sehingga dalam pembersihan nanti tidak menimbulkan konflik berkepanjangan dikemudian hari,” ujar Mhd. Alinafiah Matondang.

PTPN II selaku BUMN silahkan saja jika ingin membangun kembali usaha perkebunan dalam rangka produktivitas perkebunan di Sumut khususnya,  sehingga dengan efektifinya kerja-kerja dari BUMN sebagai penyokong ekonomi nasional dapat memberikan dampak baik mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Namun, apabila kerja-kerja BUMN itu menimbulkan potensi konflik ditengah-tengah masyarakat, maka ada baiknya jika persoalan yang akan datang terdeteksi sedini mungkin sebagai upaya pencegahan, jadi masyarakat tidak menjadi korban dari perekonomian.

“Masyarakat penggarap diareal HGU PTPN II sudah seyogianya mendapatkan pengumuman mekanisme informasi data dan dokumen sehingga akses informasi dapat terjangkau lebih luas oleh masyarakat dan hal tersebut merupakan kewajiban badan publik untuk menyajikan hal tersebut sebagaimana diatur oleh UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ” Papar Mhd. Alinafiah Matondang.

Dikatakan, Ali LBH Medan sependapat dengan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto agar PTPN II dapat melengkapi dokumen yang berhubungan dengan areal HGU yang akan dibersihkan, menyiapkan langkah apa yang telah dilakukan selama ini dan menyiapkan petugas yang mengetahui situasi areal yang sebenarnya. Hal penting menjadi sorotan bersama, karena masalah akar rumput berawal dari ketidakberesan management dalam mengantisipasi potensi konflik.

“Pembersihan areal HGU yang akan dilakukan oleh PTPN II akan menjadi sorotan kami, jika terjadi persoalan yang menyangkut Hukum dan HAM, maka LBH Medan akan turun langsung dan advokasi masyarakat hingga ditemukan solusi alternatif yang baik bagi masyarakat penggarap,” tutup Mhd. Alinafiah Matondang. (Ndra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed