oleh

Oknum Anggota DPRD Madina Ancam Pejuang Lingkungan. LBH Medan : Wakil Rakyat Itu Melindungi

SUARAGARUDANEWS.COM | MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyanyangkan sikap dari oknum anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Evelin Sago dari Fraksi Partai Hanura yang diduga mengancam pejuang aktivis lingkungan di Desa Sikara-Kara yakni Shafron.

Dilansir dari Mitanews.Madina, pada Jumat, (15/11). Evelin Sago Diduga melayangkan statetment terbuka yang dialamatkan kepada Shafron dengan tegas mengatakan “Kalau Tidak Lari, Shafron Desember Ini Akan Selesai”.

LBH Medan menilai jika pernyataan oknum anggota DPRD Kab. Madina tersebut diduga adalah bentuk ancaman nyata dan serius bagi aktivis lingkungan seperti Shafron.

Pasalnya, Shafron adalah putra asli kelahiran Desa Sikara-Kara Kecamatan Natal yang terketuk hatinya ketika melihat kampung halamannya yang kaya dan subur Mangrove kini berubah jadi perkebunan kelapa sawit.

Diketahui, pengalihfungsian hutan Mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit ini dilakukan oleh PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) disempadan Pantai Desa Sikara-Kara sejak tahun 2005. Hingga berujung pelaporan polisi oleh Shafron ke Polres Madina dalam dugaan melakukan usaha perkebunan tanpa izinĀ  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH dan Pasal 73 Ayat (1) huruf b UU No. 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

” Shafron bersama masyarakat sekitar sangat menolak upaya penghancuran kawasan Mangrove oleh PT. TBS, maka dari itu Shafron melakukan pelaporan polisi ke Polres Madina,” Sebut Alinafiah Matondang,S.H, M.Hum Kepalada Divisi Sumber Daya Alam (SDA) LBH Medan dalam Konfrensi Persnya. Sabtu, (23/11) pukul 14.00 WIB di Jalan Hindu No. 12 Medan.

Namun, sambung Ali. Evelin Sago sebagai wakil rakyat, bukannya melindungi masyarakatnya yang berjuang melawan penghancuran Mangrove, malah bertindak sebaliknya. Mengancam dan melaporkan Shafron ke Polda Sumut.

“Perlu diketahui jika pernyataan Evelin Sago itu dikualifisir telah melanggar Pasal 27 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dan sebagai wakil rakyat sangat tidak tepat dia mengucapkan hal itu, apalagi dia berasal dari dapil Pantai Barat Natal,” Cetus Aktivis Hukum dan HAM LBH Medan ini.

Tindakan Shafron, masih Ali. Telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang dan itu dibenarkan. Jadi tidak ada alasan bagi Shafron yang hendak melindungi Mangrove yang dihancurkan oleh Pengusaha harus berurusan dengan hukum.

“Berdasarkan UU. No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Diatur didalam Pasal 65 Ayat (4) jo Pasal 66, yang mana dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam melindungi lingkungan dan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata,” Papar Ali.

Tidak hanya persoalan lingkungan hidup, dengan hancurnya Mangrove di Desa Sikara-Kara yang luasnya diperkirakan 400an Ha tersebut dapat mengancam kehidupan ekonomi masyarakat di Desa tersebut.

“Penghancuran mangrove tersebut berdampak bagi nelayan yang biasa mengambil Kepiting dan Udang yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan tentunya jika Mangrove yang merupakan habitat udang dan kepiting, sudag dipastikan mengurangi pendapatan nelayan,” Tutup Ali. (ndra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed