oleh

PEMBANGUNAN TOWER DI DESA PURWADADI DIDUGA BELUM BELUM KANTONGI IZIN

SUARAGARUDANEWS.COM | Lebak Wangi – Pembangunan menara telekomunikasi Based Transceiver Station (BTS) yang berlokasi di Kampung Ragas, Desa Purwadadi, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, diduga pembangunannya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ketika dikonfirmasi, salah satu pekerja yang enggan menyebutkan namanya mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membangun, apabila izin semuanya tidak ditempuh.

Memang bapak dari mana? Menanyakan hal semacam itu. Kalau belum ada IMB, tidak bakalan saya bangun. Ini pembangunan menara provider XL,” katanya kepada SerangTimur.Net dilokasi, Selasa (22/05/2018).

Kalau ingin lebih tau terkait pembangunan tower   ini taya aja kepada yang punya lahan,tambah pekerja yang enggan di sebutkan, namun setelah mau di konfirmasi yang punya lahan enggan di konfirmasi langsung meninggalkan lokasi dengan kendaraan roda duanya.

Sementara, Kasi IMB Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang, Herman melalui pesan singkat menjelaskan mungkin saja untuk IMB sedang diurus.

“Kayaknya sih sedang diurus,” jawabnya singkat.

Ditempat terpisah, salah satu staf Desa Purwadadi yang enggan menyebutkan namanya, dirinya belum tahu betul terkait perizinan tower yang sedang dikerjakan sekarang ini.

“Saya tidak tahu sudah izin atau belumnya,” ungkapnya kepada suara garuda new .com

Diketahui, dalam Peraturan Bupati Serang nomor 38 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Serang, Pasal 11 berbunyi ”

(1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pemohon terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

(2) Persyaratan adminstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. status kepemilikan tanah dan bangunan ;

b. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu ;

c. akta pendirian perusahaan ;

d. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara ;

e. informasi rencana penggunaan menara ; dan

f. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya atau pun back up PLN dipersyaratkan izin genset.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar baku yang

berlaku secara Internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis yang meliputi :

a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur ;

b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah ; dan

c. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap yaitu beban sendiri dan beban tambahan, beban sementara yaitu beban angin dan gempa, beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem kontruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.

Apabila pembangunan menara telekomunikasi tidak sesuai prosedur, yakni tidak memiliki izin mendirikan menara, dan syarat-syarat lainnya, maka berdasarkan Pasal 21 Permenkominfo nomor 02 tahun 2008, Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.( Pran’s )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed