oleh

Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Patrialis Akbar Selesai Dilakukan

SUARAGARUDANEWS.com, Jakarta – Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) Sukma Violetta bersama anggota majelis lainnya telah menyelesaikan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh Patrialis Akbar. Setelah itu, MKMK akan menyusun draf putusan majelis.

“Alhamdulillah majelis kehormatakan MK sudah menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan kemudian sudah juga melakukan musyawarah. Jadi nanti kami tinggal menyusun draf putusan majelis,” ujar Sukma di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Kamis (2/2/2017).

Setelah disusun, putusan kemudian akan diserahkan ke MK untuk kemudian diserahkan ke presiden. MKMK bekerja cepat karena Patrialis sudah menyatakan pengunduran diri ke MK.

“Karena hakim terduga pak Patrialis Akbar sudah melakukan pengunduran diri, dalam waktu 7 hari sudah harus ada respon dari MKMK. Karena itu, kami berusaha sekuat mungkin untuk bisa mensuport MK, untuk memberikan putusannya. Jadi keputusan majelis kami diserahkan ke MK dan MK akan menyampaikan pada presiden,” tutur Sukma.

Sukma mengatakan, telah dituntaskan pemeriksaan etik Patrialis pada Kamis (2/2) malam. Senin (6/2) pekan depan hasilnya sudah dapat dibacakan bentuk pelanggaran etik yang dilakukan mantan Menkumham tersebut.

“Iya, soal terjadi pelanggaran atau tidak tunggu saja ininya (hasil putusan). Rencananya (dibacakan), kami hari Senin tanggal 6, mungkin siang atau sore,” imbuhnya.

Sukma mengatakan sesuai kode etik hakim, Patrialis terindikasi banyak pelanggaran berat. Bahkan dirinya tidak bisa menyebutkan apa saja pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi tersebut.

“Ada banyak pasal, kami menemukan ada yang jauh lebih dekat, tidak khusus kesantunan. Ada yang dekat dengan perilaku, nanti pasalnya dilihat saja,” pungkasnya.

Sebelumnya KPK menduga Patrialis Akbar menerima hadiah atau janji senilai USD 200 ribu dan SGD 200 ribu dari pengusaha Basuki Hariman. Saat ini Patrialis telah dibebastugaskan sebagai hakim konstitusi dan ditahan oleh KPK.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed