oleh

Pemerintah Gegabah Mengeluarkan Kebijakan Protokol New Normal

Pemerintah Gegabah Mengeluarkan Kebijakan Protokol New Normal

SUARAGARUDANEWS.COM | Medan Pemerintah gegabah berusaha menjalankan roda perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Hal ini terbukti setelah pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/328/2020 yang berisi panduan mencegah COVID-19 di tempat kerja.

Dalam panduan tersebut, ada beberapa hal yang harus jadi tanggungjawab para pengusaha terhadap karyawannya. Termasuk menyediakan tempat bekerja yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah, termasuk memberlakukan physical distancing dan selalu menyediakan tempat mencuci tangan atau hand sanitizer di berbagai tempat untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Masa Depan Indonesia (LKMDI) Faisal Hadi Pinem, menilai semua protokol ini harus dibarengi dengan pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan sebagai kunci kesuksesan pelaksanaannya. Dia bahkan menilai, Dinkes perlu untuk melakukan pemeriksaan berskala ke sejumlah perusahaan guna memastikan protokol ini dilakukan semua perusahaan tanpa terkecuali.

“Sangat penting melakukan checking berskala yang dilakukan Dinkes kepada perusahaan sehingga langsung dilakukan sanksi atau langkah perbaikan kepada pemilik perusahaan agar tertib. Jangan sampai ada diskriminasi, yang satu sudah tertib tapi banyak perkantoran lain yang tidak mematuhi,” kata Faisal kepada wartawan, Kamis, (28/05/2020).

Dia juga mengatakan pasti ada kesulitan yang dihadapi perusahaan kecil tidak mampu menyediakan protokol kesehatan yang memadai. Misalnya, menyediakan hand sanitizer maupun masker. “Untuk perusahaan sedang dan besar mungkin tidak ada masalah tapi untuk UMKM pasti akan ada tambahan cost atau biaya,” tegas Faisal.

Sehingga, di saat seperti ini sebaiknya pemerintah memberikan bantuan kepada pengusaha UMKM untuk menjamin ketersediaan kelengkapanp perlindungan diri para pekerja. Selain itu, pemerintah juga harus melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan yang aman sejak saat ini.

Masih Ditektur Eksekutif LKMDI, justru menganggap jika penerbitan protokol new normal di tempat kerja ini malah dianggap tidak tepat. Menurut dia, aturan ini bisa menjadi celah bagi masyarakat untuk menghindari aturan PSBB atau social distancyng karena mereka sudah bisa bekerja seperti biasa dan tidak perlu lagi menahan diri di rumah selama pandemi COVID-19.

“Konsekuensinya, jalanan akan ramai kembali. Pasar, mal, industri, perkantoran, dan tempat kerja lainnya dipastikan akan ramai. Saya menilai, ini masih rawan. Apalagi faktanya, COVID-19 belum bisa diputus mata rantai penyebarannya” kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Dia juga menilai sebenarnya tak ada hal baru dalam protokol yang baru dikeluarkan oleh Menkes tersebut. Sebab, protokol tersebut sama saja dengan protokol kesehatan yang kerap disampaikan oleh pemerintah dan sudah diterapkan masyarakat.

Jangan terlalu gembira dengan aturan Kemenkes ini. Tetap waspada, Perang melawan corona belum usai. Jangan sampai dengan keluarnya penerbitan protokol new normal menjadi puncak pendemi COVID-19, jika hal itu terjadi, negara harus bertanggungjawab,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed