oleh

REKAN INDONESIA JAKARTA UTARA SOROTI MASIH ADA WARGA YANG TIDAK PUNYA JKN 

SUARAGARUDANEWS. COM |Jakarta Utara – Kolektif Pimpinan Daerah (KPD) Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia Jakarta Utara melakukan aksi sosialisasi terkait Jaminan Kesehatan nasional bagi masyarakat pra sejahtera di Kota Jakarta Utara baru-baru ini dengan menyasar beberapa pemukiman padat penduduk.

Hal tersebut dilakukan oleh KPD Rekan Indonesia Jakarta Utara lantaran masih menemukan masyarakat pra sejahtera di Kota Jakarta Utara yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan.

“Kami menyoroti masih ada masyarakat pra sejahtera di Kota Jakarta Utara yang belum memiliki JKN dari BPJS Kesehatan, padahal berdasarkan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 4 huruf g menyebutkan kepesertaan bersifat wajib, jadi tidak ada alasan bagi warga negara belum memiliki JKN,” sebut Nurul Fitria Sari ketua KPD Rekan Indonesia Kota Jakarta Utara kepada awak media Jumat (12/03) melalui telpon selular whatsapp.

Nurul juga menyanyangkan, pasifnya peran negara dalam menyiasati permasalahan tentang masyarakat yang belum memiliki JKN. Tidak ditampikan lagi, bahwasannya JKN merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar pemenuhannya.

“JKN itu merupakan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat memenuhi hak dasar mereka secara layak dalam kehidupan, jadi perangkat negara disini yang berkepentingan harus bisa memberikan edukasi yang promotif untuk masyarakat mendaftarkan diri menjadi peserta JKN agar dapat meningkatkan derajat manusia lebih tinggi dalam hal kesehatan,” ucap Nurul.

Didalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN  juga mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memproleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, tandas Nurul.

“Jadi, dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyebutkan Indonesia sebagai negara peserta kovenan internasional ini mengakui bahwasannya setiap orang berhak untuk  menikmati standar yang tinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental, serta di ayat (2) huruf d turut menyebutkan penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang, maka dapat disimpulkan kedudukan jaminan sosial berupa JKN itu memiliki peran sentral baik terhadap diri seseorang, maupun kedudukan seseorang sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,dan terhadap itu semua negara harus hadir, harus turun tangan dan sifatnya wajib!,” papar Nurul.

Banyak kasus, sambung Nurul. Seperti yang terjadi di Kota Jakarta Barat baru-baru ini. Masyarakat pra sejahtera yang memiliki JKN berupa BPJS Kesehatan PBI harus dengan terpaksa beralih menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan mandiri kals 1/ berbayar iuran tiap bulannya.

Hal tersebut terjadi karena gagal pahamnya rumah sakit terkait regulasi BPJS Kesehatan yang mengharuskan pasien merubah kepesertaan BPJS Kesehatan PBI menjadi yang mandiri klas 1 agar pasien bisa ditangani operasinya.

“Berdasarkan pengalaman temen-temen Rekan Indonesia di Jakarta Barat, kita berharap di Kota Jakarta Utara tidak ada yang demikian, malah kita berharap, agar semua masyarakat pra-sejahtera memiliki JKN dari BPJS Kesehatan,” tutup Nurul. (wil)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed