oleh

REKAN INDONESIA UNJUK RASA TERKAIT PERMENKES NO. 28 TAHUN 2014

SUARAGARUDANEWS.COM, JAKARTA – Kolektif Pimpinan Wilayah (KPW) DKI Jakarta Relawan Kesehatan indonesia (REKAN Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Divre 1 BPJS Kesahatan dan Kementerian Kesehatan R.I, Kamis, (12/11).

Dalam aski tersebut, REKAN Indonesia meminta agar BPJS Kesehatan meninjau kembali regulasi terkait masa aktivasi 14 hari kepesertaan masyarakat yang saat ini dibenturkan dengan Permenkes No. 28 Tahun 2014 yang memberikan limit 3 X 24 Jam dalam membuktikan kepesertaan BPJS Kesehatannya di rumah sakit.

“Didalam aturan BPJS No.1 Tahun 2015 memberikan masa aktivasi 14 hari bagi peserta yang mendaftarkan BPJS, sementara itu di rumah sakit melalui Permenkes tersebut hanya memberikan 3 X 24 Jam untuk membuktikan kepesertaanya. Maka tentunya dimana ketika warga masih menunggu sisa masa aktif kepesertaanya melebihi 3 X 24 jam dan jatuh sakit, sudah dapat dipastikan warga yang sakit tersebut harus membayar tunai biaya pengobatannya,” papar Tian Ketua KPW DKI Jakarta Rekan Indonesia.

Menerut Tian, regulasi tersebut memberatkan dan memiliki implikasi hukum yang memberikan konsekuensi jika diterapkan di lapangan oleh pihak rumah sakit dan pasien, maka tidak heran jika sering terjadi benturan persepsi.

“Akibat Covid -19 kemerosotan ekonomi telah terjadi, jangan sampai aturan dibidang kesehatan yang memberatkan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan, jika demikian, maka yang terjadi adalah hutang di rumah sakit, kasihan masyarakat,” jelas Tian.

Dikatakan Tian, banyak kasus masyarakat yang tidak bisa mendaftarkan JKNnya di rumah sakit karena belum aktif kepesertaan BPJSnya dan pada akhirnya menjadi pasien umum dan berhujung hutang kepada pihak rumah sakit, bahkan ada yang akhirnya pasien dibawa pulang paksa dan ada yang meninggal di jalan.

Begitu juga dengan kasus rumah sakit yang memberikan resep obat untuk pasien Covid yang tidak ditanggung Kemenkes yang harganya hingga 21 juta.

“Kami meminta agar Kemenkes R.I lebih serius terkait penanganan Covid dan memberikan perhatian dalam mengontrol serta mengedukasi masyarakat agar meminimalisir kasus penyabaran virus corona,” tandas Tian.

Senada dengan Tian, pihak Kemenkes R.I Doni P2JK yang membidangi pembiayaan JKN menerima aksi REKAN Indonesia dan dalam dialognya mengatakan akan mencoba mengkaji ulang dan merevisi Permenkes No. 28 Tahun 2014.

“Permenkes ini akan segera kami revisi, karena juga banyak berbenturan dengan peraturan BPJS untuk JKN,” sebut Doni menerima perwakilan REKAN Indonesia berdialog. (ndra)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed